MELALUI Peraturan Dirjen Pajak No. PER-23/PJ/2020, Dirjen Pajak mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi.

Beleid tersebut dirilis untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam pembuatan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.

Adapun PER-23/PJ/2020 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu per 28 Desember 2020. Berlakunya beleid tersebut akan sekaligus mencabut Perdirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2019. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 8 PER-23/PJ/2020, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong/pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Pemotong/pemungut PPh yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemotong dan/atau pemungut PPh yang memang diwajibkan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PER-23/PJ/2020, pemotong/pemungut PPh yang diwajibkan itu merupakan wajib pajak, selain instansi pemerintah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh serta telah ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak.

Adapun pemotong/pemungut PPh tersebut dapat membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dalam 2 bentuk, yaitu formulir kertas atau dokumen elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Pasal 1 angka 13 PER-23/PJ/2020 menerangkan, definisi dari dokumen elektronik adalah:

“Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sementara itu, yang dimaksud dengan aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

Secara lebih terperinci, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi tersebut baik yang berbentuk formulir kertas ataupun dokumen elektronik tersegmentasi menjadi dua jenis.

Pertama, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar, yaitu merupakan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi yang berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik dalam format standar sebagaimana diatur dalam PER-23/PJ/2020.

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar ini dapat disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PER-23/PJ/2020. selain itu, Lampiran huruf B PER-23/PJ/2020 juga telah menjabarkan tata cara pembuatannya.

Kedua, dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, yaitu dokumen berupa formulir kertas atau dokumen elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan PPh tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 11 PER-23/PJ/2020 bukti pemotongan/pemungutan unifikasi yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan pembetulan jika terdapat kekeliruan atau transaksi retur atau pembatalan jika ada transaksi yang dibatalkan.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dapat disimak dalam PER-23/PJ/2020. Anda juga dapat menyimak beberapa artikel yang membahas mengenai bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh pada link berikut.