KEMENTERIAN Keuangan berupaya menyederhanakan tata cara pendaftaran dan pelaporan objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainya (PBB-P3L) guna mendukung program kemudahan berusaha di Indonesia.

Penyederhanaan tersebut diatur dalam PMK 48/2021. Beleid ini diundangkan pada 18 Mei 2021 dan berlaku 60 hari setelahnya. Apabila dibandingkan beleid terdahulu PMK 254/2014, PMK baru ini memperkenalkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) elektronik.

SPOP elektronik tersebut salah satunya dapat disampaikan melalui laman Ditjen Pajak (DJP). Sehubungan dengan ketentuan ini, DJP telah menyediakan fitur layanan e-SPOP pada laman DJP Online. Lantas, sebenarnya apa itu e-SPOP?

Definisi
BERDASARKAN Pasal 1 angka 5 PMK 48/2021, SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan UU PBB dan dilampiri dengan lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP. Simak “Apa Itu SPOP, LSPOP, dan LKOK PBB?”

Sementara itu, SPOP elektronik adalah SPOP dalam bentuk elektronik. Ketentuan mengenai SPOP elektronik ini belum diatur dalam beleid terdahulu. Sebelumnya, PMK 254/2014 hanya menyatakan SPOP dapat disampaikan secara langsung melalui pos, jasa pengiriman, atau cara lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Namun, berdasarkan PMK 48/2021, penyampaian SPOP oleh DJP dan penyampaian kembali SPOP oleh wajib pajak dapat dilakukan secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang ditetapkan Dirjen Pajak. Salah satu saluran tersebut adalah e-SPOP.

Mengacu pada laman DJP Online, e-SPOP merupakan fitur penyampaian formulir SPOP PBB-P3 secara elektronik. Melalui fitur e-SPOP, penyampaian dan pengembalian SPOP yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara elektronik.

Fitur e-SPOP ini memiliki menu dashboard, unduh, dan lapor. Dalam menu unduh, DJP menyediakan berbagai format SPOP untuk setiap sektor dan subsketor PBB-P3L yang dapat diunduh wajib pajak. Wajib pajak juga dapat mencari format file SPOP yang sesuai dengan langsung menginput NOP. Simak “Apa itu NOP PBB?”

Format SPOP elektronik tersebut berupa file excel yang berisi formulir  SPOP beserta lampirannya. Melalui file excel tersebut, wajib pajak dapat langsung mengekspor SPOP yang telah diisi menjadi format file XML.

Kemudian, menu lapor menampilkan halaman untuk mengunggah file XML SPOP serta dokumen pendukung yang berformat PDF. Sementara itu, menu dashboard menunjukkan SPOP elektronik yang berhasil dilaporkan serta untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik (BPE).

Berdasarkan PMK 48/2021, wajib pajak harus menyampaikan SPOP elektronik maksimal 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. DJP telah menetapkan 3 tanggal penerimaan SPOP. Pertama, 1 Februari tahun pajak PBB terutang, untuk sektor perkebunan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi.

Kedua, 31 Maret tahun pajak PBB terutang, untuk sektor perhutanan, pertambangan, minerba, dan sektor lainnya. Ketiga, tanggal objek pajak terdaftar dalam SKT PBB, dalam hal pendaftaran objek pajak diterbitkan SKT PBB setelah kedua tanggal tersebut. Simak “Apa Itu SKT PBB?”

SPOP ini menjadi sarana wajib pajak untuk melaporkan objek pajaknya yang telah terdaftar. Sebab, berdasarkan PMK 48/2021, wajib pajak harus melaporkan objek pajak PBB-P3 yang telah terdaftar dengan menggunakan SPOP yang disampaikan oleh DJP setiap tahun sekali.

Simpulan
INTINYA e-SPOP adalah salah satu fitur penyampaian formulir SPOP PBB-P3 secara elektronik. Fitur e-SPOP ini membuat proses penyampaian dan pengembalian SPOP yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara elektronik.