PENGAJUAN dokumen pemberitahuan pabean bersifat self assessment. Penerapan sistem self assessment tersebut memberikan kepercayaan kepada importir untuk memberitahukan sendiri tarif dan nilai pabeannya.

Namun, pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan penelitian serta menetapkan tarif dan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk. Penetapan tarif dan nilai pabean dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Lantas, apa itu SPTNP?

Definisi
KETENTUAN mengenai SPTNP tertuang dalam PMK 51/2008 s.t.d.t.d PMK 61/2018. Kendati beleid tersebut tidak menjabarkan secara eksplisit pengertian dari SPTNP, definisi SPTNP dapat disimak dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 51/2008 s.t.d.t.d PMK 61/2018.

Berdasarkan pasal tersebut, SPTNP adalah surat yang memuat hasil penetapan tarif dan/atau nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.

SPTNP tersebut diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai dan berfungsi sebagai: penetapan pejabat bea dan cukai; pemberitahuan; dan penagihan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada importir.

Berdasarkan penjabaran tersebut, SPTNP bisa memuat tagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI). SPTNP juga dapat mengakibatkan timbulnya restitusi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau PDRI.

Seperti diketahui, terdapat dua aspek paling penting dalam pemberitahuan pabean yaitu tarif dan nilai pabean. Kedua aspek tersebut menjadi dasar untuk menentukan besarnya kewajiban pabean dalam sebuah kegiatan importasi barang.

Penentuan nilai pabean itu dilakukan secara mandiri oleh importir, tetapi harus sesuai dengan metode dan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengontrol kemungkinan kesalahan dalam penyampaian pemberitahuan pabean, DJBC memiliki alat kontrol berupa SPTNP.

Dalam hal terbitnya SPTNP mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau PDRI, importir wajib melunasi bea masuk atau PDRI yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan. Namun, apabila importir tidak menyepakati SPTNP yang telah ditetapkan maka importir dapat mengajukan keberatan.

Simpulan
SECARA ringkas, SPTNP surat berisi penetapan tarif dan/atau nilai pabean yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai. SPTNP ini menjadi dokumen tagihan apabila ditemukan kesalahan dalam penyampaian pemberitahuan pabean atau kewajiban pabean yang disampaikan kepada DJBC oleh importir.

Materi SPTNP bukan hanya mengenai besarnya tarif dan harga barang (nilai pabean) untuk perhitungan pungutan impor, tetapi meliputi semua hal yang berkaitan dengan pemberitahuan. Misal: jumlah, jenis  barang, pembebanan, dan lain sebagainya. 

Untuk itu, SPTNP tidak hanya berisi penetapan atas kekurangan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi. Lebih luas dari itu, SPTNP bisa juga merupakan penetapan atas adanya kelebihan pembayaran pungutan impor.

*Tulisan ini merupakan artikel milik DDTCNews yang dimuat dalam https://news.ddtc.co.id/ dan rilis tanggal 9 Maret 2022