KEPABEANAN merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Setiap negara perlu mengatur ketentuan kepabeanan guna mencegah hal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Namun, apabila menyimak peraturan kepabeanan, terdapat beragam istilah yang tampaknya kurang familier bagi masyarakat awam. Istilah tersebut salah satunya adalah tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP). Lantas, apa itu TLDDP?
Definisi
ISTILAH TLDDP tercantum dalam berbagai regulasi kepabeanan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 173/2021. Berdasarkan beleid tersebut, TLDDP adalah daerah pabean selain Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), tempat penimbunan berikat (TPB), dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabeanan.
Kemudian, KPBPB merupakan suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai.
Selanjutnya, TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
Sementara itu, KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Hal ini berarti TLDDP adalah daerah pabean di wilayah Indonesia yang tidak ditunjuk sebagai KPBPB, TPB, dan KEK. Pengeluaran barang dari suatu kawasan berikat ke TLDDP ini umumnya akan dikenakan PPN atau berlaku ketentuan pabean secara umum.
*Tulisan ini merupakan artikel milik DDTCNews yang dimuat dalam https://news.ddtc.co.id/ dan rilis tanggal 7 Februari 2022
