JAKARTA, Sengketa pajak cenderung sulit dihindari dalam sistem pajak di suatu negara. Hal ini tak mengherankan lantaran perbedaan interpretasi ketentuan perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak kerap kali terjadi.
Adanya perubahan kebijakan pajak, baik secara domestik maupun global, yang terus terjadi juga membuat peluang terjadinya potensi sengketa di ranah perpajakan makin besar.
Guna membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam menghadapi sengketa pajak, DDTC melalui platform Perpajakan ID telah menyajikan kanal Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung.
“Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak,” demikian keterangan pada laman Perpajakan ID, dikutip pada Kamis (4/8/2022).
Kanal yang memuat putusan-putusan hakim terdahulu ini diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, ketika mengalami kasus sengketa yang sama sehingga konsistensi putusan dengan fakta yang sama dapat terjaga.
Saat ini, jumlah dokumen di kanal Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung mencapai 435 dokumen dan tersedia mulai dari 2020 hingga 2022. Pengguna dapat membaca yurisprudensi secara lebih mudah berdasarkan nomor putusan, tahun, upaya hukum, jenis pajak, atau hasil putusan yang dihasilkan.
Pengguna juga bisa mendapatkan daftar isi putusan dengan fitur Quick Guide di bagian kiri dokumen sehingga dapat langsung membaca bagian pokok sengketa, argumen pemohon banding dalam surat banding, tanggapan terbanding dalam surat uraian banding, hingga pertimbangan hukum pengadilan pajak atau majelis hakim.
Pengguna dapat memberi coretan atau warna pada bagian-bagian kalimat yang dirasa penting melalui fitur Highlight, menyimpan dokumen tertentu untuk dibaca kemudian hari pada fitur Add to My Favorites, dan membagikan tautan putusan kepada rekan dengan fitur Share.
Perpajakan ID adalah situs database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten terpercaya. Selain Putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, tersedia pula peraturan pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), buku pajak, glosarium, UU perpajakan konsolidasi, dan panduan pajak.
Mari menghemat waktu mencari yurisprudensi untuk sengketa pajak melalui Perpajakan ID. Akses Perpajakan ID dengan klik di sini.
*Tulisan ini merupakan artikel milik DDTCNews yang dimuat dalam https://news.ddtc.co.id/ dan rilis tanggal 4 Agustus 2022
