PENGHINDARAN pajak atau lebih dikenal dengan nama tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.
Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tax avoidance. James Kessler memberikan pengertian tax avoidance sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (the intention of parlement).
Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat) merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the law), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (the spirit of the law).
Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut:
- Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
- Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
- Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.
Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.
Oleh karena itu, tax avoidance (penghindaran pajak) berciri fraus legis yaitu kawasan grey area yang posisinya berada di antara tax compliance dan tax evasion.
Menurut James Kessler pengertian tax avoidance dibagi menjadi 2 jenis, yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion).
Penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Memiliki tujuan usaha yang baik
- Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
- Sesuai dengan spirit & intention of parliament
- Tidak melakukan tranksaksi yang direkayasa
Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion) memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
- Semata-mata untuk menghindari pajak
- Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament
- Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian
Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax evasion) bisa jadi saling berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian dari tax avoidance itu sendiri.
