RUMUSAN perjanjian penghindaran pajak (P3B) OECD Model maupun UN Model tidak memberikan definisi tentang subjek pajak dalam negeri atau disebut dengan istilah resident. Penentuan status resident tersebut pada dasarnya diberikan kepada ketentuan domestik dari kedua negara yang mengadakan P3B.
Oleh karena definisi subjek pajak dalam negeri diserahkan kepada ketentuan domestik masing-masing negara, tentu dapat menyebabkan terjadinya situasi di mana subjek pajak menjadi resident di kedua negara yang mengadakan P3B. Atau, mungkin tidak menjadi subjek pajak resident di negara manapun.
Dalam hal subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri di dua negara (dual resident) maka dapat dipecahkan melalui ‘tie breaker rule’ sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) OECD Model dan UN Model.
Lantas, apa itu tie breaker rule?
Secara konsep, tie breaker rule merupakan panduan untuk memecahkan permasalahan dual resident. Penerapan tie breaker rule ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pajak berganda, sehingga subjek pajak hanya boleh menjadi subjek pajak di satu negara saja.
Dengan menentukan subjek pajak hanya akan menjadi subjek pajak dalam negeri dari satu negara, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) akan menghilangkan kemungkinan terjadinya pajak berganda. Untuk memahami konsep tie breaker rule, berikut ilustrasinya sesuai dengan OECD Model dan UN Model.
Terkait dengan orang pribadi, tie breaker rule yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila subjek pajak orang pribadi, misal Mr. A, menjadi subjek dalam negeri di Negara S maupun di Negara D maka status subjek pajak dalam negeri Mr. A tersebut ditentukan sebagai berikut ini:
Adapun untuk menentukan pemecahan subjek pajak badan yang menjadi resident di dua negara, caranya diatur dalam Pasal 4 ayat (3). Berikut penjelasan dan ilustrasinya:
Berbeda dengan rumusan Pasal 4 ayat (3) OECD Model dan UN Model, Pasal 4 ayat (3) P3B Indonesia dan Singapura mengatur pemecahan subjek pajak badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri di Indonesia dan Singapura melalui MAP.
Dalam P3B Indonesia dan Singapura, apabila terdapat subjek pajak badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri di Indonesia dan di Singapura, pemecahannya melalui MAP, yaitu konsultasi antara pihak-pihak yang berkompeten di masing-masing negara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi, pemecahannya bukan melalui tempat kedudukan manajemen (place of effective management) dari subjek pajak badan tersebut seperti yang dinyatakan dalam OECD Model dan UN Model.
Dalam praktik, banyak terjadi subjek pajak yang tidak berhak menerapkan P3B dari suatu negara tertentu berusaha untuk menggunakan P3B tersebut. Beberapa teknik yang digunakan, misalnya mendirikan perusahaan perantara (conduit company) di suatu negara yang mempunyai jaringan P3B yang menguntungkan dengan negara sumber penghasilan.