Berita

“Sadar dan taat pajak masih belum menjadi budaya Indonesia. Sudah saatnya kesadaran akan pentingnya pajak kita mulai sejak dini, seperti halnya konsep menabung dan bela negara,”ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak kepada 150 dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila serta pengelola program pendidikan se-Jakarta.

Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma Setia Wirawan mengatakan salah satu kunci agar inklusi pajak bisa dilakukan secara menyeluruh di kampus adalah kuatnya struktur organisasi. Untuk itu, Tax Center Universitas Gunadarma tidak menjadi program fakultas, apalagi jurusan.

Rosalita Rachma Agusti, Ketua Tax Center Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengatakan program relawan pajak berfokus pada musim pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi.

Lanskap parpajakan global bergerak dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Dunia akademisi dinilai harus mampu mengikuti perkembangan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kampus.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan keberadaan tax center di perguruan tinggi sangat membantu tugas otoritas. Tugas itu terutama menyangkut peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam rangkaian pembangunan nasional.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan inklusi pajak merupakan modal dasar dalam membangun paradigma kepatuhan sukarela. Sektor pendidikan merupakan kunci berhasil atau tidaknya program inklusi pajak yang dilakukan oleh otoritas.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencetak generasi emas Indonesia yang berkualitas dan berkarater sadar pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menggulirkan program Inklusi