Perubahan perlu dilakukan untuk memberikan solusi atas adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia profesi atau praktik dengan hasil lulusan pendidikan pajak.
Standardisasi kurikulum perpajakan perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi, dunai perpajakan sangat dinamis.
Perbaikan kurikulum itu diarahkan untuk melengkapi ilmu yang dibutuhkan mahasiswa yang ingin berprofesi sebagai konsultan pajak.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Yoyok Satiotomo bersama Rektor Universitas Pelita Bangsa Hamzah M. Mardiputra melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Tax Center sekaligus meresmikan Ruangan Tax Center yang bertempat di Kampus Universitas Pelita Bangsa.
Otoritas menegaskan penerapan sistem territorial atas pajak penghasilan (PPh) atas warga negara asing (WNA) dengan keahlian tertentu tidak berlaku selamanya.
Ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pembeli dalam faktur pajak akan memperluas basis pajak.
Artikel ini memuat persandingan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dengan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.
Penambahan kriteria dimaksudkan agar realisasi atas komitmen investasi segara dilakukan.