.jpg)
Pemerintah dan Komisi XI DPR bersepakat untuk menurunkan sanksi denda jika keberatan serta permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.
Antisipasi dilakukan terutama dari sisi teknologi informasi dan komunikasi.
Kebutuhan akan data yang akuntabel dan tervalidasi juga merupakan salah satu prasyarat dalam proses menjalankan fungsi administrasi perpajakan yang optimal.
Rencana kebijakan itu dinilai memunculkan potensi abuse of power dan excessive tax collection yang akan mengganggu iklim investasi.
Simak rangkuman berita pajak terpopuler pada pekan ini, 27 September--1 Oktober 2021.
“Sudah disetujui di tingkat I, paripurna awal minggu depan,†ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
.jpg)
Penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di NKRI.
Automasi menjadi tantangan untuk nyaris seluruh profesi di masa depan, termasuk profesional pajak. Merepons hal itu, profesional pajak harus melek teknologi.