Opini

Bagaimana menyikapi putusan MK yang perintahnya mensyaratkan UU Cipta Kerja diperbaiki agar kembali menjadi konstitusional?

Sejak 2014, Ditjen Pajak resmi meluncurkan program inklusi pajak sebagai upaya menanamkan kesadaran pajak melalui pendidikan. Strategi inklusi pajak dilakukan melalui empat area, yaitu kurikulum, perbukuan, pembelajaran, dan kegiatan kesiswaan.

Perlunya harmonisasi ketentuan sanksi pada UU KUP dengan bentuk pelanggaran sehubungan dengan faktur pajak yang dikenakan sanksi pada UU PPN.

PADA 29 November 2018, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan penegasan terkait pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas imbalan yang diterima pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli.

PAJAK dan negara tidak dapat dipisahkan, bagaikan duo sejoli yang selalu beriringan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak adalah penyumbang APBN tertinggi dan juga memperlihatkan tingkat kemandirian negara dalam membiayai belanjanya (Kementerian Keuangan, 2016).

KONSEPSI negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3). Pasal tersebut menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”Rumusan tersebut membawa konsekuensi bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UNTUK memahami definisi ‘adil’ maka terlebih dahulu pahamilah definisi ‘tidak adil’. Memahaminya pun cukup dengan sylogisme sederhana sebagaimana ungkapan ini: seorang dokter tidak akan bisa mengobati orang sakit jika dia tidak memahami definisi ‘sehat’ (Lon Fuller :1964).

Dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, pajak selalu terkait di dalamnya. Pernyataan tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru saja disahkan oleh DPR RI.