PAJAK penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) tertentu. PPh Pasal 15 mengatur pajak penghasilan untuk setiap jenis industri dengan jenis tarif yang berbeda-beda.
Dalam menghitung besaran pajak atas PPh Pasal 15 kita dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang telah ditentukan untuk masing-masing industri. Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai PPh Pasal 15, berikut adalah beberapa ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 15:
Kasus dan Pertanyaan:
PT Sebrang Laut merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 5 Januari 2015, PT Sebrang Laut melakukan kontrak dengan PT Pulp Wijaya dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (pulp) dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp500.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2015.
Pada tanggal 15 Maret 2015 PT Sebrang Laut melakukan kontrak dengan PT Prima Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di rig, dengan nilai sewa Rp4.500.000.000 yang dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2015.
Bagaimanakah perlakuan PPh atas transaksi di atas?
Jawaban:
Atas penghasilan PT Sebrang Laut dari PT Pulp Wijaya yaitu untuk jasa pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (pulp) dari Jakarta ke Surabaya terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.
PPh Pasal 15 = 1,2% x Rp500.000.000 = Rp6.000.000.
Sementara atas penghasilan PT Sebrang Laut dari PT Prima Oil tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dari penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain.
Penghasilan PT Sebrang Laut dari PT Prime Oil tersebut termasuk dalam pengertian pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dan dipotong oleh PT Prima Oil sebesar:
PPh Pasal 23 = 2% x Rp4.500.000.000 = Rp90.000.000
Kewajiban PT Pulp Wijaya sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah:
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan pulp tersebut sebesar Rp6.000.000 dan memberikan bukti potong tersebut kepada PT Sebrang Laut;
- Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Februari 2015;
- Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2015 paling lama tanggal 20 Februari 2015.
Kewajiban PT Prima Oil sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyewaan kapal tersebut sebesar Rp90.000.000 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada PT Sebrang Laut;
- Menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 April 2015;
- Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Maret 2015 paling lama tanggal 20 April 2015.
Kasus dan Pertanyaan:
Pada September 2016 PT Nusantara yang beralamat di Jalan Cut Meutia No.1 menyewa pesawat dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro No.11. Biaya sewa/carter pesawat tersebut adalah Rp250.000.000. PT Terbang Tinggi merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri. Hitunglah PPh Pasal 15 yang terutang!
Jawaban:
PPh Pasal 15 = 1,8% x Rp250.000.000 = Rp4.500.000.
Kewajiban PT Terbang Tinggi sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah:
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas sewa pesawat sebesar Rp4.500.000 dan memberikan bukti potong tersebut kepada PT Nusantara;
- Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Feburari 2015;
- Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2015 paling lama tanggal 20 Februari 2015.
Kasus dan Pertanyaan:
PT Kayu Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan mebel. Dalam rangka pengangkutan ekspor mebel dari Indonesia ke Paris sejak tahun 2015 PT Kayu Sejahtera membuat kontrak kerja sama transportasi sebesar Rp500.000.000 per sekali angkut. Kontrak dilakukan dengan perusahaan pelayaran luar negeri yaitu Dewys Lines Ltd. yang berdomisili di Swiss yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD).
Pada bulan Juli 2016 dilakukan satu kali pengangkutan dan telah dibayar pada 25 Juli 2016. Dewys Lines Ltd. memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia yaitu BUT Dewys Lines (BUT DL).
Bagaimana kewajiban PPh pasal 15 BUT Dewys Lines?
Jawaban:
Kapal Dewys Lines Ltd.-Swiss yang disewa oleh PT Kayu Sejahtera beroperasi dalam lalu lintas internasional (international traffic) sebagaimana dimaksud dalam P3B Indonesia-Swiss, sehingga atas penghasilan dari persewaan kapal tersebut dapat dikenai pajak di Indonesia namun tidak melebihi 50% dari pajak yang dikenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan PPh.
Mengingat Dewys Lines Ltd. melakukan usaha melalui BUT di Indonesia maka atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang dalam lalu lintas internasional tersebut dipotong PPh yang bersifat final sebesar 50% x 2,64% dari peredaran bruto, yang dipotong oleh PT Kayu Sejahtera sebagai pihak yang mencarter.
PPh Pasal 15 = 50% x 2,64% x Rp500.000.000 = Rp6.600.000.
Kewajiban PT Kayu Sejahtera sebagai pemotong PPh Pasal 15 atas penghasilan dari BUT Dewys Lines adalah:
- melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa penyewaan kapal untuk pengangkutan alat-alat mebel tersebut sebesar Rp6.000.000 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada BUT Dewys Lines;
- menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 12 Agustus 2016;
- menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Juli 2013 paling lama tanggal 20 Agustus 2016.
Demikian ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 15. Untuk dapat mempelajari materi lain tentang PPh Pasal 26 atau pajak penghasilan lainnya, dapat dipelajari di sini.
.jpg)
.jpg)