JAKARTA, Terbatasnya jangka waktu pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final dalam PP 23/2018 dimaksudkan untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas. Ketentuan tersebut kembali menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (16/4/2021).

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pemerintah tidak ingin pelaku usaha selamanya menjadi UMKM tanpa ada peningkatan omzet dan skala usaha. Terbatasnya jangka waktu akan menjadi pendorong.

Wajib pajak harus mulai membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum dalam UU PPh apabila jangka waktu pemanfaatan PPh final PP 23/2018 sudah berakhir atau omzet UMKM telah melebihi ambang batas Rp4,8 miliar.

“Kalau batas waktu sudah selesai maka harus kembali menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dan membuat laporan keuangan. Jangan khawatir, sudah ada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang lebih sederhana ketimbang SAK lainnya," katanya.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 PP 23/2018, jangka waktu penggunaan PPh final untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 7 tahun pajak. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, paling lama 4 tahun pajak. Sementara untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, paling lama 3 tahun pajak.

Selain mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan PPh final untuk UMKM, ada pula bahasan tentang keputusan baru dirjen pajak yang memuat perubahan waktu penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Pengurangan Tarif

Untuk wajib pajak perseroan terbatas yang memanfaatkan PPh final PP 23/20218 sejak 2018 harus mulai membayar PPh sesuai dengan ketentuan umum pada tahun pajak 2021. Sebelumnya, DJP juga telah memberikan imbauan kepada wajib pajak melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020.

Meskipun sudah tidak menggunakan skema PPh final, wajib pajak badan masih bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 31E dari UU PPh. Syaratnya, wajib pajak badan dalam negeri ini memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar. Simak pula artikel ‘Mulai Pakai Tarif Umum, WP UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa PPh Pasal 25’. DDTCNews)

• Lebih Sederhana

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membuat SAK EMKM untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Direktur Pengembangan Kompetensi dan Implementasi SAK IAI Yakub mengatakan penyusunan SAK EMKM dilatarbelakangi kendala UMKM dalam menerapkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

"SAK ETAP ini sesungguhnya juga untuk UMKM tapi dalam penerapannya kami banyak memperoleh masukan dari kementerian, lembaga, dan pelaku. SAK ETAP yang dirancang untuk UMKM ini masih sulit," ujar Yakub,

SAK EMKM dibuat jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti rendahnya jumlah UMKM yang menyusun laporan keuangan. Yakub menerangkan setidaknya terdapat 2 penyebab sangat sedikitnya UMKM yang menyusun laporan keuangan. (DDTCNews)

• Reorganisasi Instansi Vertikal DJP

Dirjen Pajak Suryo Utomo memundurkan waktu penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal DJP yang terdampak reorganisasi dari sebelumnya 3 Mei 2021 menjadi 24 Mei 2021.

Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-146/PJ/2021. Keputusan tersebut diambil sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena perjalanan orang dalam masa pandemi.

“Serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.08 Tahun 2021…, pegawai aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi salah satu pertimbangan beleid itu. Simak ‘Keputusan Baru Dirjen Pajak, Jadwal Reorganisasi DJP Mundur’. (DDTCNews)

• KPP Madya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pembentukan 18 KPP Madya diharapkan dapat berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan pajak dari KPP Madya juga diharapkan membesar.

“Untuk KPP Madya sendiri diharapkan dapat berkontribusi sekitar 20% dari total target penerimaan pajak, di mana fokus atau proses bisnis ada pada penerimaan regional,” katanya. (Kontan)

• Penegakan Hukum Pidana Perpajakan

Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan dalam penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian pendapatan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilapis dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyitaan aset juga dilakukan untuk memastikan pidana denda dibayar.

“Penggabungan berkas perkara atau penggabungan penuntutan antara tindak pidana di bidang perpajakan dan TPPU dapat mendorong penegakan hukum pidana di bidang perpajakan menjadi lebih powerful," ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)