JAKARTA, Pemerintah menjanjikan desain perubahan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak akan memberatkan masyarakat miskin. Janji pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (17/6/2021).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan fokus pemerintah pada saat ini adalah mendukung proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, desain reformasi perpajakan, termasuk perubahan kebijakan PPN, tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Adanya diskusi reformasi perpajakan saat ini masyarakat jangan sampai salah mengerti. Saat ini warga miskin menjadi fokus pemerintah. Desain PPN itu tidak mungkin memberatkan masyarakat miskin dan rentan," katanya.

Febrio mengatakan pemerintah tengah dihadapkan pada tantangan pemberian dukungan pada proses pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal. Menurutnya, kedua aspek tersebut perlu dicari dan dijaga titik keseimbangannya. Simak pula ‘Kemenkeu Beberkan Alasan Perlunya Reformasi PPN dan PPh Orang Pribadi’.

Selain mengenai reformasi perpajakan, termasuk rencana perubahan kebijakan PPN, ada pula bahasan mengenai pengesahan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Munculnya Distorsi

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan salah satu alasan pemerintah berencana mengubah kebijakan PPN adalah untuk mengurangi distorsi. Pasalnya, dalam rezim PPN, semua barang dan jasa dikenakan pajak. Namun, pada implementasinya, ada berbagai pengecualian pengenaan PPN.

Suryo menerangkan berbagai fasilitas PPN membuat kinerja penerimaan belum optimal. Pasalnya, tingkat efektivitas pemungutan PPN baru sebesar 60%. Banyaknya pengecualian PPN juga membuat tergerusnya daya saing produk nasional oleh produk impor. Simak pula ; Kemenkeu Sebut Sembako Bakal Jadi Barang Kena Pajak, tapi …’. (DDTCNews/Kontan)

• Perbedaan Tarif

Dalam konteks pengurangan pengecualian PPN, termasuk terhadap sembako, pemerintah juga akan mempertimbangkan keseimbangan. Meskipun menjadikan barang sebagai barang kena pajak (BKP), Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah tetap bisa memberikan tarif yang berbeda.

“Kalau barang dan jasa yang sifatnya umum, ya kita gunakan tarif yang sifatnya umum. Tapi kalau untuk jenis barang dan jasa yang sangat spesifik dibutuhkan masyarakat banyak, ya tarifnya berbeda atau bahkan kita berikan insentif,” katanya. (DDTCNews/Kontan)

• Tiga Opsi

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan terdapat tiga opsi yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan aturan baru PPN atas barang kebutuhan pokok agar tetap menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Pertama, pemerintah tidak memberikan pengecualian PPN dan mendistribusikan hasil pungutan PPN kepada kelompok yang terdampak negatif melalui saluran belanja sosial. Kedua, menerapkan sistem multitarif PPN atas barang dan jasa tertentu. Ketiga, memberlakukan tarif PPN sebesar 0% untuk beberapa komoditas barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Terkait dengan pengurangan pengecualian pengenaan PPN, Anda juga bisa baca artikel perspektif ‘Memandang Jernih Rencana Pengenaan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok’ dan fokus ‘Menata Ulang Pengecualian dan Fasilitas PPN’ (DDTCNews)

• Pengesahan P3B Indonesia-Uni Emirat Arab

Dengan diterbitkannya Perpres 34/2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan P3B antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. P3B tersebut sesungguhnya telah ditandatangani sejak 24 Juli 2019 di Bogor. Dengan ratifikasi ini, P3B sebelumnya yang disetujui pada 1995 resmi diperbarui.

Ratifikasi P3B Indonesia- Uni Emirat Arab ini untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam kerja sama ekonomi, sekaligus menyesuaikan P3B dengan perkembangan standar pajak internasional. (DDTCNews)

• Wajib Pungut

Dalam upaya untuk memperluas basis pajak, pemerintah menempuh skema penunjukan pihak lain yang memungut pajak penghasilan (PPh), PPN, dan pajak transaksi elektronik (PTE). Penunjukkan pihak lain yang memungut pajak itu menyesuaikan perkembangan transaksi ekonomi. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

• Asisten Penyuluh Pajak

Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 59/2021. Pemerintah mengatakan telah dibentuk jabatan fungsional asisten penyuluh pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 50/2020.

“Berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier jabatan fungsional asisten penyuluh pajak …, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional penyuluh pajak,” demikian salah satu pertimbangan dalam PMK 59/2021. (DDTCNews)