SETELAH adanya keputusan dari dirjen pajak yang menyatakan wajib pajak berhak memanfaatkan fasilitas tax allowance, wajib pajak yang bersangkutan diharuskan untuk memenuhi kewajiban tertentu.

Kewajiban yang dimaksud ialah pembuatan laporan realisasi penanaman modal dan realisasi produksi. Adapun kedua laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan proses pengawasan.

Kewajiban penyampaian laporan realisasi penanaman modal dan produksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PP 78/2019) beserta aturan turunannya.

Aturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.010/2020 (PMK 96/2020).

Berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) PMK 96/2020, wajib pajak badan yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan wajib menyampaikan laporan realisasi mengenai 2 hal.

Pertama, laporan jumlah realisasi penanaman modal. Dalam laporan realisasi penanaman modal tersebut setidaknya memuat informasi mengenai identitas wajib pajak badan, total rencana serta realisasi penanaman modal, dan sumber pembiayaannya.

Untuk bagian realisasi penanaman modal, wajib pajak badan harus mencantumkan jumlah investasi yang telah dikeluarkannya pada suatu periode. Jumlah investasi yang dimaksud dapat berupa nilai pembelian atas tanah, bangunan atau gedung, mesin, peralatan, dan juga modal kerja.

Kemudian, laporan realisasi tersebut disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa wajib pajak dengan mencantumkan nama, jabatan, dan juga cap perusahaan. Jika laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa wajib pajak, surat kuasa khusus juga perlu dilampirkan.

Kedua, laporan realisasi produksi. Untuk laporan realisasi produk, terdapat beberapa informasi yang harus dicantumkan, yaitu identitas wajib pajak badan, nomor keputusan pemberian fasilitas tax allowance, dan realisasi produksi. Pada bagian realisasi produksi, wajib pajak badan wajib menyebutkan jumlah kapasitas produksi, realisasi produksi dalam periode tertentu, dan juga harga produksinya.

Sebagai informasi, laporan realisasi penanaman modal dan juga realisasi produksi disusun sesuai format yang telah ditentukan dalam Lampiran huruf D PMK 96/2020. Kemudian, paporan realisasi tersebut harus disampaikan kepada direktur pemeriksaan dan penagihan serta kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Mengacu pada Pasal 15 ayat (2) PMK 96/2020, jangka waktu penyampaian kedua laporan realisasi tersebut paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Untuk laporan realisasi penanaman modal, penentuan jangka waktu tersebut dihitung sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas tax allowance sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi komersial.

Sementara itu, untuk laporan realisasi produksi, jangka waktu pengajuannya ditetapkan sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal.

Dalam hal wajib pajak badan tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan tetapi tidak memenuhi ketentuan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PMK 96/2020.

*Tulisan ini merupakan artikel milik DDTCNews yang dimuat dalam https://news.ddtc.co.id/ dan rilis tanggal 24 Maret 2022