JAKARTA, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghentikan pelayanan tatap muka pada tanggal 28-30 Oktober 2020 seiring dengan hari libur nasional dan cuti bersama. Hal ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (28/10/2020).
Meski pelayanan tatap muka ditutup, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan aplikasi Kunjung Pajak masih tetap berjalan normal dan bisa dimanfaatkan untuk pengambilan nomor antrean di luar tanggal 28-30 Oktober 2020. "Kalau aplikasi [kunjung.pajak.go.id] tidak ada isu [kendala teknis]," kata Iwan.
Melalui kunjung.pajak.go.id, pengunjung dapat menentukan jadwal kedatangan dan layanan yang dikehendaki di kantor pelayanan pajak (KPP) mulai dari layanan loket tempat pelayanan terpadu, konsultasi perpajakan, konsultasi aplikasi, janji temu, dan layanan lainnya.
Selain mengenai penghentian pelayanan, ada pula pembahasan mengenai aturan teknis ketentuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja, rencana kenaikan cukai hasil tembakau, dan insentif super deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Berikut berita pajak ini selengkapnya, Rabu (28/10/2020):
Turunan UU Cipta Kerja Harus Cepat
Pengusaha berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan UU Cipta Kerja klaster perpajakan sebelum 2021 agar wajib pajak bisa segera beradaptasi dengan ketentuan pajak terbaru.
"Idealnya memang rilis di tahun ini, agar wajib pajak, khususnya para pengusaha dapat mendesain perencanaan pajaknya dengan lebih baik," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani. (DDTCNews)
Kenaikan Tarif CHT
Presiden Joko Widodo diinformasikan telah akan segera mengambil keputusan mengenai CHT paling lambat pada pekan depan. Keputusan diambil sesuai dengan rapat terbatas yang diselenggarakan pada Senin (26/10/2020).
Kenaikan tarif CHT kemungkinan besar tidak akan melebihi 19% sesuai dengan usulan Kementerian Keuangan yang dikabarkan sebesar 17%. (Bisnis Indonesia).
Super Deduction Tax Litbang
Wajib pajak yang melakukan litbang melalui skema kerja sama harus membuat 1 proposal kegiatan bersama sebagai syarat untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%.
"Dalam hal kegiatan … dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih wajib pajak, dan masing-masing wajib pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya …, wajib pajak yang melakukan kerja sama harus membuat 1 (satu) proposal kegiatan … bersama," demikian bunyi Pasal 8 ayat (1) PMK 153/2020.
Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, masing-masing wajib pajak yang bekerja sama harus menyampaikan permohonan melalui online single submission (OSS). (DDTCNews)
Seleksi Calon Hakim Pengadilan Pajak
Kementerian Keuangan mengumumkan 116 peserta seleksi administrasi rekrutmen calon hakim pengadilan pajak lulus tahap seleksi administrasi.
Melalui Pengumuman No. PENG-02/PHPP/2020, peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tes pengetahuan perpajakan dan penulisan paper pada 10 November dan 11 November 2020. (DDTCNews)
Impor Barang Penanganan Pandemi Turun
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat realisasi pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) secara periodik terus mengalami penurunan.
Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Untung Basuki mengatakan penurunan pemanfaatan impor barang untuk penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan industri dalam negeri semakin mampu menyediakan barang yang dibutuhkan di tengah pandemi.
Hingga 20 Oktober 2020, realisasi pemanfaatan bea masuk dan PDRI mencapai Rp2,13 triliun atau 56,65% dari pagu senilai Rp3,76 triliun. "Dalam pemberian fasilitas kami tidak semata melihat realisasinya. Yang terpenting suplai barang untuk penanganan Covid-19 sudah terpenuhi," ujar Untung. (DDTCNews).
