JAKARTA, Wajib pajak yang ingin memanfaatkan insentif pajak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2021 diharuskan untuk mengajukan permohonan ulang. Topik ini menjadi berita terpopuler sepanjang pekan ini, 8-12 Februari 2021.
Merujuk PMK 9/2021, insentif yang mengharuskan wajib pajak untuk mengajukan permohonan atau pemberitahuan ulang antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
Ditjen Pajak (DJP) saat ini sudah memperbarui aplikasi pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif dalam PMK 9/2021 pada DJP Online. Bagi yang telah mengajukan permohonan sebelum 9 Februari, DJP mengimbau untuk mengajukan permohonan kembali.
“Bagi wajib pajak yang telah melakukan permohonan insentif pajak Covid-19 PMK 9/2021 sebelum tanggal 9 Februari 2021, mohon mengajukan permohonan ulang melalui laman infokswp.pajak.go.id,” demikian bunyi notifikasi dari DJP.
Untuk diketahui, pemerintah melalui PMK 9/2021 memperpanjang enam jenis insentif pajak sampai dengan Juni 2021. Enam insentif pajak itu antara lain PPh Pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah (DTP).
Kemudian, PPh final UMKM DTP, insentif PPh final Jasa Konstruksi, insentif PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan insentif PPN. Adapun pemerintah memperluas kriteria penerima insentif pajak tersebut. Berikut berita pajak pilihan lainnya sepanjang pekan ini:
Kemenkeu Ingatkan WP Soal Kewajiban Pelaporan Realisasi Insentif Pajak
Kementerian Keuangan meminta antusiasme wajib pajak memanfaatkan insentif pajak juga dibarengi dengan kedisiplinan dalam melaporkan realisasi pemanfaatan insentif kepada Ditjen Pajak.
Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan otoritas membuka pintu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan insentif dalam PMK No. 9/2021. Meski begitu, pemanfaatan insentif harus diikuti dengan kepatuhan wajib pajak melaporkan realisasi pemanfaatan insentif.
Yon menyebutkan wajib pajak yang tidak melaporkan realisasi selama ini cukup banyak jumlahnya. Untuk itu, ia mengimbau wajib pajak untuk melaporkan realisasi insentif yang didapat pada tahun lalu, sebelum kembali memanfaatkan fasilitas hingga Juni 2021.
Dear DJP.. Ini Lho Keluhan Pelaku Usaha Soal Perpanjangan Insentif
Para pelaku usaha di Indonesia ternyata masih menghadapi beberapa kendala untuk melanjutkan insentif pajak 2021 karena sosialisasi yang belum masif.
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia Siddhi Widyaprathama mengatakan pelaku usaha memiliki banyak pertanyaan kepada Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan implementasi PMK No. 9/2021.
Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha mendapatkan kendala pada aspek administrasi saat mengajukan perpanjangan insentif. "Sudah banyak yang coba [ajukan permohonan perpanjangan insentif], tapi mereka responsnya kenapa belum bisa," katanya.
Dirjen Pajak Awasi Kepatuhan Pemanfaat Insentif PMK 9/2021
Dirjen pajak melakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak dalam PMK 9/2021.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 17 PMK 9/2021. Pengawasan dan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
“Direktur jenderal pajak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” bunyi Pasal 17.
Ketentuan tersebut tidak dijabarkan secara terperinci dalam PMK 9/2021. Namun, jika melihat skema yang berlaku untuk insentif serupa pada PMK 86/2020 – yang dimuat dalam SE-43/PJ/2020 – pengawasan dimulai ketika wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak.
DJP Sediakan Fitur Baru Pencarian Peraturan Perpajakan
Situs web Ditjen Pajak (DJP), www.pajak.go.id, memiliki fitur baru untuk pencarian peraturan perpajakan.
Selama ini ketika masyarakat ingin mendapatkan peraturan perpajakan, situs web DJP hanya menyediakan peraturan dalam format pdf. Selain itu, pencariannya dilakukan pada menu pencarian secara umum di situs web DJP.
“Sekarang tidak lagi. Menu pencariannya ada pada kolom (field) khusus dan dapat dicari melalui tautan yang ada pada Belajar Pajak atau Peraturan,” jelas DJP dalam laman resminya.
Pencarian peraturan bisa difilter berdasarkan kategori peraturan, jenis peraturan, jenis dokumen, nomor, tanggal, dan tahun terbit peraturan.
Fitur baru ini, sambung DJP, merupakan implementasi salah satu program Rencana Strategis (Renstra) 2020—2024 DJP. Program itu adalah integrasi tax knowledge base (TKB) ke dalam situs web otoritas pajak.
Ini Kata DJP Soal PMK Baru Pemungutan PPN Transaksi BUMN
Pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi BUMN dan anak usahanya dalam melakukan kewajiban sebagai pemungut PPN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN.
Peraturan yang dimaksud adalah PMK 8/2021. Beleid yang diundangkan pada 29 Januari 2021 dan berlaku mulai 1 Februari 2021 ini menggantikan atau mencabut peraturan sebelumnya, yakni PMK 85/2012, PMK 136/2012, dan PMK 37/2015.
