SERPONG – 21 Agustus 2018, bertempat di Lecture Theatre PK Ojong-Jakob Oetama Tower, Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Lembaga Layanan Pendididkan Tinggi Wilayah III Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan pada April 2018.
LLDIKTI merupakan transformasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang sebelumnya mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta di wilayah kerja masing-masing. LLDIKTI merupakan ujung tombak pelayanan pendidikan tinggi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Dr M. Samsuri, MS, yang sebelumnya diawali dengan sambutan selamat datang dari Rektor UMN, Dr. Ninok Leksono.
Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang perlunya pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak.
Dalam sosialisasinya, DJP yang diwakili oleh Dr. Sriadi Setyanto, S.E., M.A dan Ary Festanto, S.E., M.T memaparkan tentang overview perpajakan di Indonesia serta peranan perguruan tinggi dalam pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi. Dalam paparannya, Dr Sriadi menjelaskan bahwa DJP berupaya mengedukasi wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan berusaha mempengaruhi perilaku positif wajib pajak untuk taat pada peraturan pajak. Salah satu sasaran edukasi pajak adalah calon wajib pajak yang masih dalam usia sekolah sebagai calon wajib pajak di masa depan. Di sinilah peran kerja sama DJP dengan perguruan tinggi dalam mengedukasi calon wajib pajak melalui muatan kurikulum sadar pajak yang telah diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib Umum. Lebih lanjut, Ary Festanto menyampaikan urgensi pembelajaran kesadaran pajak kepada mahasiswa. Untuk itu peranan pimpinan perguruan tinggi dan dosen sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran materi kesadaran pajak di perguruan tinggi.
Hal ini juga telah tertuang dalam Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Nomor: 484/B/SE/2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran kesadaran pajak.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan succes story pembelajaran kesadaran pajak di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBI KKG) yang telah melaksanakan pembelajaran kesadaran pajak pada TA 2017/2018. Paparan disampaikan oleh Ketua Prodi Akutansi, Carmel Meiden serta Ketua Tax Center, Amelia Sandra. Pembelajaran diawali dengan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pemilihan bahasan yang dapat diintegrasikan muatan kesadaran pajak, penyiapan slide, pemilihan metode pembelajaran, penyiapan soal serta penilaian hasil belajar. Dalam proses pembelajarannya akan diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Sebagai salah satu sumber referensi penyusunan RPS akan menggunakan bahan ajar MKWU terbitan Kemeristekdikti, sesuai Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum.
Dalam sesi penutupan, Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Dr. Ir. Illa Sailah, M.S menyampaikan bahwa kerjasama yang sudah terjalin baik hendaknya ditindaklanjuti dengan pembentukan 50 dosen champion yang akan menjadi acuan bagi perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI Wilayah III Jakarta dalam melakukan transfer of knowledge pembelajaran kesadaran pajak kepada mahasiswanya. Selain itu beliau juga tertarik dengan tata kelola riset yang akan dikembangkan oleh DJP dan agar bisa disinergikan dengan kebutuhan perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat memberikan masukan tentang tatakelola pajak melalui hasil riset. (Mudzakkir)
*Tulisan ini pernah dimuat di http://edukasi.pajak.go.id/ dan rilis tanggal 24 Agustus 2018
