EDISI Ketiga ini mengupas PPN sebagai Pajak Konsumsi setelah sebelumnya dalam Edisi Kedua membahas tentang Ingat, PPN adalah Pajak Tidak Langsung. Berikut ulasannya.

PPN merupakan pajak atas konsumsi, yaitu pajak yang dikenakan atas seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen akhir (Frans Vanistendael, 1999).

Menurut pendapat Pato dan Marques (2014), pada prinsipnya PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dibebankan kepada konsumen akhir, yang dikenakan (dipungut) pada setiap mata rantai produksi dan distribusi.

Dengan demikian, secara konseptual, konsekuensi dari penerapan PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa adalah PPN tidak dapat dikenakan apabila tidak terjadi kegiatan konsumsi. Tidak ada PPN tanpa adanya konsumsi akan dijelaskan dengan menggunakan Ilustrasi Kasus sebagai berikut (Pato dan Marques, 2014).

1. Petani A menjual apel kepada Distributor B sebesar Rp100 (harga bersih). Dengan PPN sebesar Rp10, total harga jual apel tersebut adalah sebesar Rp110. Dalam kasus ini, diasumsikan atas penyerahan apel terutang PPN;
2. Distributor B kemudian menggunakan jasa PT C untuk melakukan pengepakan apel yang telah dibelinya dengan biaya pengepakan sebesar Rp10 (harga bersih). Dengan PPN sebesar Rp1, biaya jasa pengepakan tersebut adalah sebesar Rp11;
3. Setelah proses pengepakan selesai, selanjutnya Distributor B menjual apel tersebut ke Pasar Swalayan D dengan harga Rp130 (harga bersih). Dengan PPN sebesar Rp13, total harga jual apel tersebut adalah sebesar Rp143;
4. Normalnya, atas apel yang dibeli tersebut kemudian akan dijual oleh Pasar Swalayan D kepada konsumen akhir. Namun, dalam kasus ini diasumsikan, penjualan apel dari Pasar Swalayan D ke konsumen akhir tidak pernah terjadi. Hal ini dikarenakan, misalnya, gudang Pasar Swalayan D tempat penyimpanan apel yang dibelinya dari Distributor B mengalami kebakaran. Oleh karena itu, Pasar Swalayan D tidak pernah memungut pajak keluaran atas penjualan apel tersebut karena tidak pernah ada penjualan yang terjadi.

Pertanyaan atas Ilustrasi Kasus di atas adalah apakah Pasar Swalayan D adalah memang pihak yang dikenakan PPN atau tidak? Jika tidak, tentu Pasar Swalayan D dapat mengkreditkan pajak masukannya yang sebesar Rp13.

Pato dan Marques (2014) berpendapat bahwa Pasar Swalayan D tetap dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan apel sebesar Rp13. Menurut Pato dan Marques, alasan di balik pendapatnya adalah dikarenakan tidak pernah ada barang yang dikonsumsi (dalam kasus ini adalah apel) oleh Pasar Swalayan D maka sudah seharusnya Pasar Swalayan D tidak dikenakan (dipungut) PPN.

Pendapat Pato dan Marques (2014) dalam Ilustrasi Kasus di atas, memperlihatkan bahwa, secara konseptual, hak mengkreditkan pajak masukan tidak selalu dikaitkan dengan adanya pajak keluaran.

Lebih lanjut, konsep PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa juga mengandung makna bahwa PPN dikenakan atas transaksi penyerahan, baik penyerahan barang maupun jasa sebagaimana dinyatakan oleh (Thuronyi, 2003).

Oleh karena itu, suatu transaksi biasanya dinyatakan berada dalam cakupan PPN (scope of VAT) apabila transaksi tersebut adalah transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (Thuronyi, 1996).

Selanjutnya, nantikan tulisan Edisi Keempat dari Konsep Dasar PPN dalam edisi Kelas Pajak berikutnya.