JAKARTA, Pemerintah akhirnya resmi menerbitkan PMK 196/2021 terkait dengan tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (28/12/2021).
Salah satu ketentuan yang diatur lebih terperinci dalam aturan pelaksana UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut mengenai diperbolehkannya penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) berulang kali.
“Wajib pajak dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak,” bunyi penggalan Pasal 11 ayat (1) PMK 196/2021.
Penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya itu dapat dilakukan jika terdapat beberapa hal. Pertama, kesalahan penulisan atau kesalahan penghitungan wajib pajak dalam pengisian SPPH. Kedua, penambahan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH.
Ketiga, pengurangan harta bersih yang telah diungkapkan dalam SPPH. Keempat, perubahan penggunaan tarif pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih. Kelima, keadaan lain yang mengakibatkan ketidakbenaran SPPH sebelumnya. Simak pula ‘Ini Dokumen yang Perlu Dilampirkan dalam Pemberitahuan Ungkap Harta’.
Selain mengenai PPS, ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak. Hingga 26 Desember 2021, realisasi penerimaan pajak sudah melebihi target APBN 2021. Ada pula bahasan tentang laporan belanja perpajakan 2020.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Ketentuan Penyampaian SPPH Kedua dan Seterusnya
Berdasarkan pada penegasan yang dimuat dalam PMK 196/2021, penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya dapat dilakukan dalam periode 1 Januari—30 Juni 2022. Penyampaian dapat dilakukan dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat. Simak beberapa ulasan mengenai PMK 196/2021 di sini.
SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya memuat 2 hal. Pertama, seluruh harta bersih setelah perubahan yang terdiri atas harta bersih yang tidak dilakukan perubahan; Harta bersih yang diubah, selain yang dihapus; dan harta bersih yang baru diungkapkan, dari yang tercantum dalam SPPH sebelumnya.
Kedua, perbaikan kesalahan penulisan, perbaikan kesalahan penghitungan, dan/atau perubahan penggunaan tarif PPh yang bersifat final.
Jika berdasarkan hasil perhitungan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya terdapat jumlah PPh final yang kurang dibayar, wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran tersebut sebelum SPPH tersebut disampaikan. Jika terdapat jumlah PPh final yang lebih dibayar, wajib pajak dapat meminta pengembalian atau melakukan pemindahbukuan.
Atas penyampaian SPPH, kepala KPP atas nama dirjen pajak menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik kepada wajib pajak paling lama 1 hari kerja sejak SPPH disampaikan. Surat Keterangan itu menggantikan Surat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya. Simak pula ‘PMK Baru Soal PPS Terbit, Ini Keterangan Resmi Ditjen Pajak’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Penerimaan Pajak Sudah 100,19% dari Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hingga 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak senilai Rp1.231,87 triliun. Jumlah itu setara dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun.
Sebanyak 138 kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia berhasil mencapai penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, ada 7 kantor wilayah (Kanwil) berhasil mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan untuk masing-masing Kanwil.
Adapun Kanwil yang dimaksud adalah Kanwil DJP Jakarta Selatan I; Kanwil DJP Wajib Pajak besar; Kanwil DJP Jakarta Khusus; Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; Kanwil DJP Kalimantan barat; Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah; dan Kanwil DJP Jakarta Utara. Simak pula ‘Penerimaan Pajak Tembus 100%, Pertama Kali Setelah 12 Tahun’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Pemberian Tax Holiday
Sebelum 2018, tercatat tax holiday hanya diberikan oleh 5 wajib pajak dan 5 proyek. Terhitung sejak 2018 hingga September 2021, jumlah wajib pajak dan proyek yang mendapatkan tax holiday mencapai 91 wajib pajak dan 96 proyek.
Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2020 disebutkan peningkatan pemberian tax holiday tidak terlepas dari perubahan yang terdapat pada PMK 35/2018. Sebelum 2018, 1 wajib pajak hanya dapat diberi 1 fasilitas tax holiday. Sejak 2018, fasilitas tax holiday dapat diberikan per proyek penanaman modal. Simak ‘Satu Dekade Pemberian Tax Holiday, Begini Evaluasi Kemenkeu’. (DDTCNews)
Investment Allowance
Pemanfaatan 3 insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui PP 45/2019, yakni investment allowance, supertax deduction vokasi, serta supertax deduction penelitian dan pengembangan (research and development), masih minim.
Berdasarkan pada Laporan Belanja Perpajakan 2020 yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, investment allowance – baru diimplementasikan mulai tahun lalu untuk industri padat karya sama – sekali belum dimanfaatkan oleh wajib pajak. (DDTCNews)
