Wajib pajak diharapkan dapat menghitung pajak yang terutang secara akurat. Ditjen Pajak (DJP) diharapkan dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
Setelah Tax Amnesty dan PPS, pemerintah akan melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Simak rangkuman artikel perpajakan terpopuler dalam sepekan terakhir, periode 27 Juni-1 Juli 2022.
DJP akan menjalankan proses bisnis seperti sebelum Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlangsung.
Penyampaian SPPH bisa dilakukan berulang kali tapi terakhir pada hari ini.
Kementerian Keuangan mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP mulai diterapkan pada tahun depan.
PPS tinggal 2 hari lagi. Untuk mengantisipasi membeludaknya keikutsertaan wajib pajak, DJP menambah kapasitas server.
Ada 2 data yang dimaksud. Temuan atas data tersebut bisa menyebabkan adanya pembetulan atau pembatalan Surat Keterangan PPS.